Ruben Magai Kecam Penangkapan Massa KNPB

Demonstrasi pendukung Pembebasan Papua Barat yang dijemur di Lapangan Mako Brimob Polda Papua, Senin (2/5/2016)

Jayapura, Honai Papua – Sejak Orde lama, Orde Baru hingga Reformasi pemerintah dalam hal ini pihak keamanan masih saja melakukan penangkapan terhadap organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kritikan terhadap pemerintah Indonesia. Bentuk penangkapan tersebut sangat tidak manusiawi seperti yang terjadi pada massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ingin melakukan demontrasi, Senin (2/5/2016)  ini.

“Apa yang dilakukan pihak keamanan tersebut merupakan sebuah kemunduran pemahaman dari negara yang mana saat ini digadang-gadang sebagai negara demokrasi,” kata Anggota Komisi I DPRP, Ruben Magai kepada wartawan, Senin (2/5/2016) di Jayapura.

Dikatakan hanya ada dua solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua terkait dengan isu politik yang saat ini berkembang di tanah Papua secara keseluruhan. Magai mengatakan, apabila aparat keamanan masih mempraktekan penangkapan terhadap aktivitas Ormas yang ingin memberikan kritikan kepada pemerintah dengan cara penangkapan maka negara seolah-olah ingin membuka kran untuk Papua terlepas dari NKRI.

“Tetapi kalau polanya diubah dengan melakukan pendekatan, saya pikir Papua akan tetap eksis dalam bingkai NKRI. Seharusnya pola pendekatan yang dilakukan pihak keamanan bukan tindakan kekerasan hingga penangkapan terhadap masyarakat yang ingin mengkritik kinerja pemerintah dalam hal ini Negara Indonesia,” ujarnya.

Disinggung tentang ormas KNPB yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Magai mengatakan bahwa ormas-ormas yang ada di Papua ini apakah pernah melakukan kritikan terhadap negara? “Saya mau tanya ormas-ormas yang terdaftar di Kesbangpol apakah mereka pernah melakukan kritikan terhadap negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap masyarakat Papua? Kalau KNPB yang kini belum terdaftar di Kesbangpol dan ingin mengkritik Negara apakah tidak boleh? Ini negara demokrasi,” katanya.

Selain penangkapan terhadap massa KNPB, pihak aparat keamanan juga melarang sejumlah jurnalis yang ingin meliput penahanan massa di Mako Brimob Polda Papua.

Melihat hal tersebut Marinus Yaung,dosen hubungan internasional Universitas Cenderawasih sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan.

“Dengan menekan pemberitaan serta publikasi gambaran yang dilakukan orang Papua ke dunia luar dimaksudkan untuk meminimalisir perhatian dunia luar maupun masyarakat Indonesia lainnya di nusantara tentang aspirasi pendukung ‎Pembebasan West Papua (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP). ‎Ada upaya untuk tutup media karena kampanye lewat media itu gaungnya lebih kuat ke nasional dan internasional,” kata Marinus Yaung. (*)